Monday, September 29, 2014

Heri Laregrage

Perputaran Uang Pilkada langsung dan Menjelang Lebaran, Hampir sama tapi Sangat Berbeda

Banyak untung rugi dalam pilkada baik langsung ataupun tidak langsung.

Tapi tidak aneh jika pengesahan pilkada tidak langsung akan berakibat cacian, hinaan, protesisasi dan hal adu domba lain yang sengaja di hembuskan pihak-pihak yg merasa dirugikan dari keputusan tersebut.

Ibaratnya, siklus ekonomi (perputaran uang) yang ada di pilkada langsung seperti siklus perputaran uang di moment hari raya lebaran. Banyak sekali orang yang merasakan perputaran uang tersebut.

Tanpa membahas esensi kesakralan lebaran, pada moment lebaran perputaran uang tersebut  terjadi,
Dari anak kecil hingga orang dewasa,
Dari orang miskin hingga orang kaya,
Dari pengangguran, hingga pengusaha. Dari masuk kekantong pribadi hingga kas lembaga (yayasan sasial).

Baik untuk santunan ataupun untuk beli baju lebaran.
Baik beli parcel pejabat ataupun untuk THR karyawan.
Baik untuk dimasukan ke kotak amal atau untuk angpau lebaran.
Baik untuk ziswaf atau beli petasan.
Dan masih banyak lagi bentuk perputarannya.

Begitu juga di pilkada ataupun pileg yang memenangkan pasangan suara terbanyak menjadi pemenang. Semua caleg, partai dan calon kepala daerah berlomba menarik suara rakyat kebnyakan dari mereka hanya mengandalkan "the power of money".

Politik "transaksional" inilah yang menyebabkan banyak sekali orang lain yang mendapatkan efek perputaran uang dari moment pilkada atau pileg yang dirasakan.
Dari mulai Rakyat kecil hingga pejabat,
Dari mulai Pedagang kaki lima hingga  pengusaha kelas kakap
Dari mulai dara halal hingga cara halal
Melauli cara haram atau cara Halal

Sedih memang, tidak ada lagi pengusaha kecil kaos, sablon, bordir yang menerima orderan atribut kampanye. Meskipun kadang banyak pemesan nakal, sudah pesan tapi tidak dibayar.

Sedih memang tidak bisa lagi melihat euphoria demokrasi yang dihembuskan oleh lembaga survey melalui media. Meskipun hanya menampilkan hasil menyenangkan sesuai pesanan pihak ketiga.

Tak adalagi para pejabat yang memeras pengusaha untuk diminta uangnya sebagai modal kampanye mereka degan balasan pekerjaan setelahnya.
Tak ada lagi pengusaha yang diperas dengan “sukarela” sebagai donator agar proyeknya ditandatangani atau diperpanjang.

Tak apalah tidak lagi melihat sebagian keluarga dan tetangga yang kegirangan karena dapat ongkos mencoblos meskipun dapat sepuluh ribu sampai seratus ribu. Karena sejatinya banyak pejabat yang terpilih merampok uang rakyat lebih dari itu. Memperkaya diri dengan korupsi, meskipun tidak semua pejabat terpilih seperti itu. 


Tapi jika perputaran uang itu hanya bentuk tipu daya dan siasat jahat para pejabat untuk memperdaya rakyat maka tak mengapa semua harus hilang dari peredaran. merekapun bisa bebas bekerja untuk mencari nafkah keluarga tanpa harus libur hanya sekedar nyoblos di TPS.

Dengan pilkada tidak langsung maka merasa beruntung, tangan rakyat tidak dikotori oleh uang receh para calon pejabat dan sekutunya. Sehingga akan memperingan hisabnya dihadapan Allah kelak.

Jika terjadi kecurangan dan politik uang (transaksional) biar para anggota dewan saja yang mendapatkannya, biar neraka banyak dari anggota dewan kita jika ia terlibat ruswah dan menghiyanati amanah rakyat.

Heri Laregrage

About Heri Laregrage

Ayah satu anak | Suka melingkar |Blogger asal Cirebon berdomisili di Semarang | Penulis Lepas | Bukan Pemula, Tapi Juga Bukan Mastah | Konsultan Kelautan | twitter @heri_laregrage | ig @herilaregrage.

Subscribe to this Blog via Email :

Terimakasih sudah berkenan untuk berkunjung. Mohon berkenan juga untuk memberikan tanggapan disetiap tulisan yang pernah dibaca atau dikunjungi.

Mohon tidak menggunakan nama anonim/ unknow, karena akan terdeteksi spam dan tidak langsung terbaca dan ditampilkan.

Yang paling penting adalah jangan pernah meninggalkan link hidup pada komentar ini. Tunggu saja kunjungan balik dari saya.