Flash Blogging 2018 : Berusaha Memajukan Indonesia
Assalamualaykum para pembaca blog www.heriheryanto.com yang setia.... Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semakin maju dan aktifitasnya selalu diberkahi oleh Allah yang maha kuasa.
Sesi Materi dari Bapak Andoko Darta |
Baca Juga : Flash Blogging 2018 : Menjadi Blogger Kreatif Menuju Indonesia Maju
Ngomongin soal maju, sebenarnya apa sih definisi maju menurut kalian? Sudah majukah hidup kita dari sebelumnya? Sudah bisa disebut negara majukah negara Indonesia kita tercinta ini? Terus sebagai blogger atau apapun kalian, bisa berperankah apa untuk kemajuan negara Indonesia tercinta?
Definisi Maju dan Negara Maju
Ngomongin soal maju, sebenarnya apa sih definisi maju menurut kalian? Sudah majukah hidup kita dari sebelumnya? Sudah bisa disebut negara majukah negara Indonesia kita tercinta ini? Terus sebagai blogger atau apapun kalian, bisa berperankah apa untuk kemajuan negara Indonesia tercinta?
Definisi Maju dan Negara Maju
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia definisi Maju adalah berjalan (bergerak) ke muka, tampil ke muka, mendesak ke depan (tentang pasukan), pergi atau keluar ke medan perang, menjadi lebih baik (laku, pandai, dan sebagainya), berkembang, lulus (dalam ujian), telah mencapai atau berada pada tingkat peradaban yang tinggi, cerdas, berkembang pikirannya, berpikir dengan baik.
Adapun Negara Maju menurut wikipedia, Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.
Lantas kalau menurut definisi wikipedia tadi, apakah Indonesia bisa dikatakan sebagai negara maju? Sudahkah warganya memiliki standar hidup yang tinggi? Masih adakah yang makan pakai garam atau bahkan makan pakai nasi aking?
Baca Juga : Flash Blogging 2018 : Blogger Bijak Tak Menyebar (Menulis) Hoax
Terus, sudah canggihkah teknologi di negara kita? Teknologi yang sekarang itu bikinan sendiri atau bikinan negara lain? Masih membebek dengan hanya bisa menjadi penikmat atau sudah leading dengan menjadi pencipta? atau kayak saya ini, hanya sebagai penikmat teknologi, belum bisa menciptakan teknologi, hanya gelandangan teknologi yang mengharap pundi-pundi receh demi receh dari sini.
Dari sisi pemerataan, sudah meratakah pembangunan Indonesia dari timur hingga barat? Atau dari selatan hingga utara Indonesia? Sudahkah mereka menikmati hasil atau kekayaan Indonesia dengan harga yang sama? Atau membayar dengan harga tinggi untuk menikmati kekayaan sendiri? Apakah UMR masing-masing sudah sama? Apakah semua pekerja sudah digaji sesuai UMR? benarkah UMR itu cukup untuk menghidupi istri dan 2 orang anak (program Keluarga Berencana)?
Adapun Negara Maju menurut wikipedia, Negara maju adalah sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup yang relatif tinggi melalui teknologi tinggi dan ekonomi yang merata.
Lantas kalau menurut definisi wikipedia tadi, apakah Indonesia bisa dikatakan sebagai negara maju? Sudahkah warganya memiliki standar hidup yang tinggi? Masih adakah yang makan pakai garam atau bahkan makan pakai nasi aking?
Baca Juga : Flash Blogging 2018 : Blogger Bijak Tak Menyebar (Menulis) Hoax
Terus, sudah canggihkah teknologi di negara kita? Teknologi yang sekarang itu bikinan sendiri atau bikinan negara lain? Masih membebek dengan hanya bisa menjadi penikmat atau sudah leading dengan menjadi pencipta? atau kayak saya ini, hanya sebagai penikmat teknologi, belum bisa menciptakan teknologi, hanya gelandangan teknologi yang mengharap pundi-pundi receh demi receh dari sini.
Dari sisi pemerataan, sudah meratakah pembangunan Indonesia dari timur hingga barat? Atau dari selatan hingga utara Indonesia? Sudahkah mereka menikmati hasil atau kekayaan Indonesia dengan harga yang sama? Atau membayar dengan harga tinggi untuk menikmati kekayaan sendiri? Apakah UMR masing-masing sudah sama? Apakah semua pekerja sudah digaji sesuai UMR? benarkah UMR itu cukup untuk menghidupi istri dan 2 orang anak (program Keluarga Berencana)?
Bukan mengungkit keadaan, hanya saja timbul beberapa pertanyaan terkait posisi negara kita sudah maju ataukah belum. Menurut Tim Komunikasi Presiden Pak Andoko Darta , beliau menyampaikan bahwa Indonesia belum dan masih jauh untuk menjadi negara maju. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Flash Blogging 2018 yang diselenggarakan Direktorat Jendral Informasi dan Komunikasi Publik (DJIKP) bekerjasama
dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah
Menurutnya, upah minimal yang diterima oleh para pekerja di negara maju adalah Rp 125.000/jam. Inget, itu harga minimal. Hhmm... kalau 125ribu perjam dalam sehari bekerja, dimana rata-rata bekerja 8 jam dalam sehari, berarti mereka bisa mendapat 1.000.000 (satu juta) dalam satu hari. Jika dalam satu bulan rata-rata masuk kerjanya 22 hari, maka gaji bulanan pekerja minimal Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta), belum termasuk lembur dan tunjangan lainnya. Jadi UMP DKI Jakarta saja yang saat ini menjadi UMP tertinggi se-Indonesia (3,6juta) kalau tidak salah, ternyata masih jauh dari standar penerapan UMP bagi negara maju.
Realita hari ini, kalau membayangkan gaji buruh, seakan rakyat indonesia hanya diperas tenaganya dengan gaji kecil untuk memperkaya perusahaan yang menggaji mereka. Tentunya perusahaan juga melihat softskill dan hardskill para pekerja. Dengan gaji kecil, beban perusahaan tidak terlalu besar dalam menganggarkan gaji karyawan. Secara gaji karyawan kan salah satu pengeluaran terbesar bagi perusahaan. Semakin kecil gaji, semakin banyak perusahaan tersebut berpotensi merekrut banyak pekerja (menyerap lapangan pekerjaan), dengan begitu akan membantu program pemerintah juga dalam hal mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.
Terkait tenaga kontrak, permasalahan muncul kembali seiring berkembangnya teknologi pada industri. Tak sedikit peran tenaga kerja digantikan dengan mesin otomatis berteknologi tinggi. setelah penerapan teknologi tersebut, berapa banyak pekerja bergaji kecil itu dirumahkan? Sebut saja teknologi e-Toll, berapa pekerja palang (portal) pintu tol yang statusnya kontrak harus dipensiunkan dini?
Dalam acara Flash blogging 2018 Jateng yang diadakan di Hotel Santika Premiere Semarang Jawa Tengah, Pak Andoko menyampaikan dalam sesi materi "Sudut Istana", Pemerintah terus berupaya untuk menghilangkan permasalahan yang ada, minimalnya mengurangi permasalahan yang ada. Pemerintah tidak diam, perlahan tapi pasti berusaha menuntaskan PR-PR yang jumlahnya tidak sedikit.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan, menurutnya Pak Presiden Jokowi sendiri menyadari masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan yang diterima rakyatnya. Sebagai contoh beliau mengatakan harga BBM di Jawa berbeda jauh sekali dengan di Papua, saat Pak Presiden melakukan kunjungan di awal-awal pelantikannya. Bukan hanya itu saja, masih ada beberapa daerah di Indonesia yang masih belum merasakan listrik hingga hari ini, padahal indonesia sudah 72 tahun merdeka.
Beliau menjelaskan perjuangan pemerintah dalam mengatasi ketidakmerataan dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Perlu komitmen dan waktu yang panjang untuk membenahinya. Dan bisa jadi, kebijakan untuk membenahi itu dinilai salah oleh rakyatnya atau para pengamat kebijakan.
Dimata rakyat bisa jadi program Presiden terlihat tidak pro rakyat. Wajar saja pasca kenaikan BBM diawal Pak Presiden Jokowi menjabat, banyak demo dimana-mana. Tapi menurutnya, itu dilakukan untuk menerapkan keadilan dan membenahi ketimpangan yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Menurutnya penikmat subsidi BBM ternyata bukan dari kalangan yang berhak. Akibatnya, subsidi itu menguap dengan sia-sia setiap tahunnya karena dinilai tidak tepat sasaran.
Yang terjadi hari ini subsidi dikurangi dan produksi BBM subsidi juga dikurangi. Rakyat didorong untuk menggunakan BBM nonsubsidi. Kita lihat realita hari ini, Apakah semua SPBU menyediakan premium dan solar? Jika ada BBM subsidi jenis premium, masih adakah jalur khusus premium untuk sepeda motor (kendaraan roda dua)?
Kenyataan hari ini, jalur khusus premium untuk sepeda motor banyak yang antriannya dibarengkan dengan kendaraam roda empat. Dampaknya sepeda motor yang mau mengisi premium 10.000 harus ikut antri bersama mobil yang mengisi BBM 200.000. Tak berlebihan rasanya kalau masyarakat menganggap, premium itu khusus untuk mobil yang sejatinya ia lebih mampu untuk membeli pertalite atau pertamax ketimbang pengendara sepeda motor.
Masa mau nyaman dengan mengubah gaya hidup (naik mobil) tapi makan jatah orang yang nggak punya mobil (isi premium)? Malu atuh..!! Coba kalian lihat posisi BBM premium di SPBU pada umumnya. Benar seperti yang saya katakan tidak? Nah ini juga harus dirubah dari diri pribadi pemilik mobil sendiri. Bayar angsuran bulanan kuat, tapi beli pertalite tidak kuat!
Menurut Pak Darta, ketimpangan harga BBM dan pemanfaat yang salah sasaran itu berusaha diluruskan. Pak Presiden perlahan mengurangi subsidi dan subsidi itu dialihkan untuk kepentingan lain seperti pembangunan infrastruktur. Dengan adanya kebijakan tersebut, hari ini harga BBM di Papua yang dulunya seharga Rp 60.000 s.d Rp. 100.000. Sekarang bisa ditekan dan berusaha untuk disamakan.
Pak Darta menambahkan, untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, Presiden sudah menyaipkan langkah-langkah konkritnya seperti fokus kerja dari tahun ke tahun. Fokus kerja pak Jokowi di Tahun pertama, pemerintah fokus membangun pondasi salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat membenari kekeliruan yang sudah terjadi. Tahun kedua fokus pada percepatan infrastruktur. Infrasturtur yang layak, tentu akan menghemat biaya produksi dan mempercepat distribusi sehingga ketertinggalan bisa dikejar. Dan tahun ketiga fokus pada pemerataan yang berkelanjutan, salah satunya dengan berlaku adil dalam menerapkan kebijakan yang ada untuk rakyatnya.
Menurutnya, upah minimal yang diterima oleh para pekerja di negara maju adalah Rp 125.000/jam. Inget, itu harga minimal. Hhmm... kalau 125ribu perjam dalam sehari bekerja, dimana rata-rata bekerja 8 jam dalam sehari, berarti mereka bisa mendapat 1.000.000 (satu juta) dalam satu hari. Jika dalam satu bulan rata-rata masuk kerjanya 22 hari, maka gaji bulanan pekerja minimal Rp 22.000.000 (dua puluh dua juta), belum termasuk lembur dan tunjangan lainnya. Jadi UMP DKI Jakarta saja yang saat ini menjadi UMP tertinggi se-Indonesia (3,6juta) kalau tidak salah, ternyata masih jauh dari standar penerapan UMP bagi negara maju.
Realita hari ini, kalau membayangkan gaji buruh, seakan rakyat indonesia hanya diperas tenaganya dengan gaji kecil untuk memperkaya perusahaan yang menggaji mereka. Tentunya perusahaan juga melihat softskill dan hardskill para pekerja. Dengan gaji kecil, beban perusahaan tidak terlalu besar dalam menganggarkan gaji karyawan. Secara gaji karyawan kan salah satu pengeluaran terbesar bagi perusahaan. Semakin kecil gaji, semakin banyak perusahaan tersebut berpotensi merekrut banyak pekerja (menyerap lapangan pekerjaan), dengan begitu akan membantu program pemerintah juga dalam hal mengentaskan kemiskinan dan membuka lapangan pekerjaan.
Terkait tenaga kontrak, permasalahan muncul kembali seiring berkembangnya teknologi pada industri. Tak sedikit peran tenaga kerja digantikan dengan mesin otomatis berteknologi tinggi. setelah penerapan teknologi tersebut, berapa banyak pekerja bergaji kecil itu dirumahkan? Sebut saja teknologi e-Toll, berapa pekerja palang (portal) pintu tol yang statusnya kontrak harus dipensiunkan dini?
Dalam acara Flash blogging 2018 Jateng yang diadakan di Hotel Santika Premiere Semarang Jawa Tengah, Pak Andoko menyampaikan dalam sesi materi "Sudut Istana", Pemerintah terus berupaya untuk menghilangkan permasalahan yang ada, minimalnya mengurangi permasalahan yang ada. Pemerintah tidak diam, perlahan tapi pasti berusaha menuntaskan PR-PR yang jumlahnya tidak sedikit.
Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan, menurutnya Pak Presiden Jokowi sendiri menyadari masih banyak ketimpangan dan ketidakadilan yang diterima rakyatnya. Sebagai contoh beliau mengatakan harga BBM di Jawa berbeda jauh sekali dengan di Papua, saat Pak Presiden melakukan kunjungan di awal-awal pelantikannya. Bukan hanya itu saja, masih ada beberapa daerah di Indonesia yang masih belum merasakan listrik hingga hari ini, padahal indonesia sudah 72 tahun merdeka.
Beliau menjelaskan perjuangan pemerintah dalam mengatasi ketidakmerataan dan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Perlu komitmen dan waktu yang panjang untuk membenahinya. Dan bisa jadi, kebijakan untuk membenahi itu dinilai salah oleh rakyatnya atau para pengamat kebijakan.
Dimata rakyat bisa jadi program Presiden terlihat tidak pro rakyat. Wajar saja pasca kenaikan BBM diawal Pak Presiden Jokowi menjabat, banyak demo dimana-mana. Tapi menurutnya, itu dilakukan untuk menerapkan keadilan dan membenahi ketimpangan yang sudah terjadi selama berpuluh-puluh tahun lamanya. Menurutnya penikmat subsidi BBM ternyata bukan dari kalangan yang berhak. Akibatnya, subsidi itu menguap dengan sia-sia setiap tahunnya karena dinilai tidak tepat sasaran.
Yang terjadi hari ini subsidi dikurangi dan produksi BBM subsidi juga dikurangi. Rakyat didorong untuk menggunakan BBM nonsubsidi. Kita lihat realita hari ini, Apakah semua SPBU menyediakan premium dan solar? Jika ada BBM subsidi jenis premium, masih adakah jalur khusus premium untuk sepeda motor (kendaraan roda dua)?
Kenyataan hari ini, jalur khusus premium untuk sepeda motor banyak yang antriannya dibarengkan dengan kendaraam roda empat. Dampaknya sepeda motor yang mau mengisi premium 10.000 harus ikut antri bersama mobil yang mengisi BBM 200.000. Tak berlebihan rasanya kalau masyarakat menganggap, premium itu khusus untuk mobil yang sejatinya ia lebih mampu untuk membeli pertalite atau pertamax ketimbang pengendara sepeda motor.
Masa mau nyaman dengan mengubah gaya hidup (naik mobil) tapi makan jatah orang yang nggak punya mobil (isi premium)? Malu atuh..!! Coba kalian lihat posisi BBM premium di SPBU pada umumnya. Benar seperti yang saya katakan tidak? Nah ini juga harus dirubah dari diri pribadi pemilik mobil sendiri. Bayar angsuran bulanan kuat, tapi beli pertalite tidak kuat!
Menurut Pak Darta, ketimpangan harga BBM dan pemanfaat yang salah sasaran itu berusaha diluruskan. Pak Presiden perlahan mengurangi subsidi dan subsidi itu dialihkan untuk kepentingan lain seperti pembangunan infrastruktur. Dengan adanya kebijakan tersebut, hari ini harga BBM di Papua yang dulunya seharga Rp 60.000 s.d Rp. 100.000. Sekarang bisa ditekan dan berusaha untuk disamakan.
Pak Darta menambahkan, untuk membawa Indonesia menjadi negara maju, Presiden sudah menyaipkan langkah-langkah konkritnya seperti fokus kerja dari tahun ke tahun. Fokus kerja pak Jokowi di Tahun pertama, pemerintah fokus membangun pondasi salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat membenari kekeliruan yang sudah terjadi. Tahun kedua fokus pada percepatan infrastruktur. Infrasturtur yang layak, tentu akan menghemat biaya produksi dan mempercepat distribusi sehingga ketertinggalan bisa dikejar. Dan tahun ketiga fokus pada pemerataan yang berkelanjutan, salah satunya dengan berlaku adil dalam menerapkan kebijakan yang ada untuk rakyatnya.
Memang benar sih, sekarang fokus pembangunan sudah mulai terasa. Infrastruktur sudah meningkat hingga 2x lipat dan sepertinya akan terus meningkat karena masih banyak proyek infrastruktur yang belum rampung. Katanya perbaikan infrastruktur ini tak lain dan tak bukan untuk kepentingan rakyatnya yang nantinya berdampak pada Kemajuan Indonesia.
Benar infrastruktur meningkat, tapi setelah meningkat jangan diserahkan (dimonopoli) ke swasta setelah beroperasi. Kalau seperti ini bukankah rakyat menjadi objek dari jual beli (bisnis) infrastruktur pemerintah dan swasta? Tol lebih panjang tapi rakyat juga harus bayar mahal. Rakyat ikut patungan untuk membuat jalan tol lewat pajak, tapi rakyat juga harus bayar mahal atas penggunaannya? Terus dimana bentuk pelayanan pemerintah kepada rakyatnya kalau semuanya berbayar dan dibebankan rakyat? tarif mahal pula, tak pake subsidi! Kalau begini seakan pemerintah ndak mau rugi dalam perawatan atau keberjalanannya. Kalau hitung-hitungannya rugi, rakyat yang disuruh bayar kurangannya (iuran).
Benar infrastruktur meningkat, tapi setelah meningkat jangan diserahkan (dimonopoli) ke swasta setelah beroperasi. Kalau seperti ini bukankah rakyat menjadi objek dari jual beli (bisnis) infrastruktur pemerintah dan swasta? Tol lebih panjang tapi rakyat juga harus bayar mahal. Rakyat ikut patungan untuk membuat jalan tol lewat pajak, tapi rakyat juga harus bayar mahal atas penggunaannya? Terus dimana bentuk pelayanan pemerintah kepada rakyatnya kalau semuanya berbayar dan dibebankan rakyat? tarif mahal pula, tak pake subsidi! Kalau begini seakan pemerintah ndak mau rugi dalam perawatan atau keberjalanannya. Kalau hitung-hitungannya rugi, rakyat yang disuruh bayar kurangannya (iuran).
Kebijakan Pemerataan yang Berkeadilan dari Pemerintah |
Pemerataan pembangunan memang menjadi konsentrasi pemerintah hari ini. Sudah selayaknya pemerintahpun menggenjot infrastruktur didaerah indonesia timur dan daerah lain agar bisa setara dengan Indonesia bagian tengah khususnya pulau jawa. Pemerintah sudah seharusnya menservice rakyatnya dalam hal menikmati apa yang menjadi miliknya. Bukankah tanah Indonesia Tanah surga? mau apa saja sudah ada, kenapa harus bayar mahal kalau bisa murah atau bahkan bisa gratis. Tinggal pengelolaannya saja mau seperti apa! digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyatnya, atau untuk memperkaya orang-orang yang punya kepentingan terselubung dalam mengelola indonesia dengan berbagai kekayaannya.
Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jalan cukup menghidupimu
Tiada badai tiada topan kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu
Bukan lautan hanya kolam susu
Kail dan jala cukup menghidupmu
Tiada badai tiada topan kau temui
Ikan dan udang menghampiri dirimu
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkat kayu dan batu jadi tanaman
Orang bilang tanah kita tanah surga
Tongkah kayu dan batu jadi tanaman
Sebagai blogger, tentu kita juga harus adil dalam menayangkan artikel atau pemberitaan terkait Indonesia. Banyak celah untuk mengkritik, tapi banyak juga prestasi yang bisa kita kabarkan. Apa yang blogger kabarkan sedikit banyak mempengaruhi pemikiran para pembaca, baik kontra ataupun yang pro. Siap menulis, siap pula dengan risiko yang dihadapi.
Banyak jalan mengkritik Pemerintah, salahsatunya menuliskan dan membagikan tulisan kita pada orang lain, dengan harapan bisa dibaca oleh yang bersangkutan. Atau menulis surat cinta yang dikirim ke istana negara. Tapi yakin akan ditanggapi? Semua sarana boleh ditempuh, salah satunya juga dengan cara mengirimkan email ke asisten presiden di alamat lasmi.purnawati@setkab.go.id atau lasmipurnawati@yahoo.com
Alamat email tersebut merupakan salah satu sarana bagi temen-temen yang mau memberikan saran atau kritikan pada pemerintah. Bahkan jika kita punya keluhan atau permohonan bantuan baik komunitas atau apapun juga bisa disampaikan kesana. Tapi terkait tanggapan atau balasan, wallahu'alam, saya tidak bisa memberikan jaminan, minimal dibacalah ya! Kalau nyantol dan ditanggapi langsung ya syukur alhamdulillah.
Nah sekian sharing acara Flash Bloger 2018 yang diselenggarakan Ditjen Informasi dan komunikasi Menkominfo bersama Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Jika artikel Flash Blogging 2018 : Berusaha Memajukan Indonesia ini bermanfaat silakan dibagikan.
Post a Comment for "Flash Blogging 2018 : Berusaha Memajukan Indonesia"
Post a Comment
PERHATIAN :
Balasan dari komentar anonim/ unknown akan dihapus setelah 24 jam.
Menyisipkan Link hidup akan langsung DIHAPUS
Terimakasih sudah berkenan untuk berkunjung.
Simak juga komentar yang ada karena bisa jadi akan lebih menjawab pertanyaan yg akan diajukan.